SAMPIT – Banjir yang melanda sejumlah kawasan perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain dipicu tingginya curah hujan pada masa pancaroba, buruknya sistem drainase dan minimnya kesadaran masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab utama genangan air sulit surut.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya maksimal melakukan penanganan banjir melalui pembersihan drainase dan normalisasi saluran air. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala.
“Yang pasti perlu sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat. Karena ketika pemerintah melakukan pembersihan drainase, ada juga masyarakat yang keberatan,” kata Rimbun, Selasa 19 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala terbesar adalah banyaknya bangunan seperti warung maupun rumah toko yang berdiri di atas drainase sehingga menghambat aliran air.
“Ada warung-warung atau bangunan yang berdiri di atas drainase. Ketika ingin dibuka untuk normalisasi, ada yang menolak bahkan meminta ganti rugi kalau bangunannya rusak,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya pemerintah dalam memperlancar aliran drainase menjadi tidak maksimal.
“Kalau saluran air tertutup dan tidak bisa dibersihkan, otomatis air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya meluap ke jalan maupun permukiman,” katanya.
Rimbun menegaskan, penanganan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah tanpa adanya dukungan masyarakat.
“Pemerintah pasti akan memaksimalkan pelayanan, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat mulai membiasakan kerja bakti membersihkan saluran air di sekitar rumah masing-masing agar sampah tidak menyumbat drainase.
“Jangan sampai drainase penuh sampah lalu pemerintah yang terus disalahkan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga lingkungan,” ujarnya.
Rimbun menyebut, beberapa titik banjir terparah di kawasan perkotaan berada di wilayah Baamang dan sekitar Jalan Cilik Riwut yang banyak dipenuhi bangunan di atas drainase.
“Terutama di kawasan Cilik Riwut dan beberapa titik lainnya yang drainasenya tertutup bangunan,” katanya.
Selain banjir perkotaan, ia juga menyoroti banjir di wilayah hulu Kotim yang dipicu naiknya debit dua sungai sekaligus.
“Kalau di daerah hulu itu air naik sampai 50 sampai 70 sentimeter karena ada pertemuan debit dua sungai,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotim, Irawati mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan penanganan darurat untuk mempercepat surutnya genangan di wilayah perkotaan.
Ia mengungkapkan, pihaknya bahkan harus melibatkan tokoh masyarakat dan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk membantu mediasi dengan warga yang menolak pembongkaran penutup drainase.
“Kami dibantu DAD dan RT karena ada masyarakat yang tidak mau penutup drainasenya dibuka. Padahal itu untuk kepentingan orang banyak,” kata Irawati.
Menurutnya, satu drainase yang tersumbat dapat menyebabkan air meluap dan kembali menggenangi kawasan lainnya.
“Kalau drainasenya tidak lancar, air akan kembali lagi ke tengah kota dan tidak bisa mengalir keluar,” ujarnya.
Sebagai langkah penanganan sementara, Pemerintah Kabupaten Kotim telah mengajukan peminjaman pompa penyedot air kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II.
Pompa tersebut nantinya digunakan untuk menyedot genangan air di kawasan perkotaan yang memiliki elevasi rendah sehingga air sulit mengalir secara alami.
“Satu pompa kapasitasnya sekitar 250 liter per detik. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi genangan air di perkotaan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan peningkatan status menjadi tanggap darurat banjir mengingat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim hingga daerah Dapil V.
“Kami masih koordinasi dengan BMKG untuk melihat perkembangan cuaca sebelum menetapkan status tanggap darurat,” katanya.
Irawati menyebut, kawasan Tanjung Jariangau dan Bawan menjadi wilayah dengan genangan cukup tinggi mencapai sekitar 75 sentimeter dan mulai merendam sejumlah fasilitas umum.
Sementara di wilayah kota, genangan mulai berangsur surut meski masih terdapat rumah-rumah warga di dataran rendah yang terendam air setinggi tumit orang dewasa.
Untuk penanganan jangka panjang, Irawati menilai Kotim membutuhkan pembangunan drainase besar seperti yang ada di Jalan Ahmad Yani maupun MT Haryono Sampit.
“Kalau tidak dibangun drainase besar seperti itu, banjir akan terus berulang setiap hujan deras dan air pasang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang menyebabkan drainase dipenuhi sampah plastik dan lumpur.
“Waktu kami turun ke lapangan, di dalam drainase banyak sekali sampah plastik yang menyumbat aliran air,” katanya.
Karena itu, ia berharap dukungan DPRD melalui program pokok pikiran (pokir) untuk membantu pembangunan dan perbaikan drainase di kawasan perkotaan.
“Yang paling utama saat ini adalah pembenahan drainase di wilayah kota dulu. Mudah-mudahan anggota dewan juga bisa membantu melalui pokirnya,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post